- Safari Ramadhan Kembali Dilaksanakan
- Seruan Bupati Kolaka Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan tahun 1442 H / 2021 M
- Rapat Terkait Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Taman Wisata Mangolo Kab. Kolaka
- Wakil Ketua MPR-RI Melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kolaka
- Begini Data Baseline Disusun
- Ketika Akuntabilitas dan Transparansi Menjadi Sebuah Keharusan
- Ayo Isi Survey Penggunaan dan Pemanfaatan Internet di masyarakat Kab. Kolaka
- Kolaka Meraih Gelar Juara Umum STQH XXVI
- Sosialisasi MCP Area Intervensi APBD Serta Pengadaan Barang dan Jasa
- Jadwal Operasi Kapal Penyebrangan Kolaka - Bajoe Berlaku mulai Tanggal 1 - 31 Januari 2021
Sosialisasi MCP Area Intervensi APBD Serta Pengadaan Barang dan Jasa
Sosialisasi MCP Area Intervensi APBD Serta Pengadaan Barang dan Jasa
Berita Populer
- Bupati Kolaka H. Ahmad Safei Membuka Forum Group Discussion Dihadiri Oleh 17 Utusan Kabupaten/Kota
- Bupati Kolaka dan Kepala BiroKesra Provinsi Buka STQH di Samaturu
- Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2017, dimulai
- Kolaka Bakal Dapat Empat Ribu Bibit Sapi
- DPT Pilkada Kolaka 2018
Berita Terkait
- Jadwal Operasi Kapal Penyebrangan Kolaka - Bajoe Berlaku mulai Tanggal 1 - 31 Januari 20210
- Musrembang Perubahan RPJMD dan RKPD0
- Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia0
- Bupati Kolaka Lantik Kwarcab, dan LPK Gerakan Pramuka Kolaka0
- Peletakan Batu Pertama Gedung Pemuda Kab. Kolaka Bantuan PPM PT VALE Tbk 0
Sosialisasi aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) pada area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD serta pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi zoom di command Center pemda Kolaka dan diikuti oleh Sekda Kolaka Drs. H.Poitu Murtopo,M.Si dan OPD lainnya. Rabu (7/4/2021)
Kolaka - MCP merupakan mekanisme monitoring dan pembinaan oleh KPK untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya korupsi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Pemerintah Daerah, yang nantinya dapat diakses masyarakat secara online pada aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia .
Adapun tindak pidana Korupsi di Indonesia berdasarkan asal instansi tahun 2004-2020 yang ditangani oleh KPK meliputi Pemkab/pemkot sebanyak 409 , kementrian/lembaga sebanyak 382, Pemerintah provinsi 152, BUMN/BUMD 86, DPR RI 74 dan Komisi 20 .
Dan berdasarkan Modus Operandi Tahun 2004- Desember 2020 yang juga ditangani oleh KPK yakni, penyuapan sebanyak 739, pengadaan barang dan jasa 236, penyalahgunaan anggaran 50, TPPU 38, pungutan/pemerasan 26, perijinan 23 dan merintangi proses KPK sebanyak 10 .
Sumber : Diskominfo Kab. Kolaka
