Peran KPP dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur

Berita Populer

• Bupati Kolaka H. Ahmad Safei Membuka Forum Group Discussion Dihadiri Oleh 17 Utusan Kabupaten/Kota
• Bupati Kolaka dan Kepala BiroKesra Provinsi Buka STQH di Samaturu
• Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2017, dimulai
• Kolaka Bakal Dapat Empat Ribu Bibit Sapi
• DPT Pilkada Kolaka 2018

Berita Terkait

• Kolaka Diusia 61 Tahun 0
• Selamat Hari Jadi Kabupaten Kolaka Ke 61 Tahun 20210
• Kolaka Dianugerahi Penghargaan Terbaik Ketiga Nasional Program Kotaku0
• Bupati Kolaka Konsisten Tuntaskan Kawasan Kumuh Perkotaan0
• Air Mengalir, Tangis Warga Berubah Jadi Senyum0

Keberadaan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) pada program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)  merupakan upaya untuk menjamin keberlanjutan infrastruktur yang dibangun agar senantiasa  dapat  dimanfaatkan  dan  mampu  menjaga  kualitas  lingkungan  permukiman  menjadi  tidak kumuh kembali, dengan   cara   menggunakan   prasarana   dan   sarana   sesuai   dengan fungsinya  untuk  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  di lingkungannya.    Selain itu peran KPP diharapkan dapat menjaga agar prasarana dan sarana yang dibangun atau telah ada agar berfungsi sesuai fungsinya dan memiliki umur pemakaian lebih lama.  Karena itu KPP  adalah pengelola   kegiatan   pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana, penggerak masyarakat  untuk hidup bersih dan sehat dalam mewujudkan lingkungan yang bebas kumuh.  

Pada  Program Kotaku,  KPP  dibentuk  oleh BKM yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat selaku pemanfaat infrastruktur tersebut. Pembentukan  KPP diawali dengan memberikan  pemahaman  kepada masyarakat akan pentingnya organisasi  pelaksana  operasi/pemanfaatan  dan  pemeliharaan infrastruktur  yang  telah  dibangun serta  perlunya  peran  masyarakat  dalam  kegiatan  tersebut. Pembentukan  KPP diawali dengan  Sosialisasi pembentukan KPP, klasifikasi prasarana, gambaran Kelompok Pemanfaat, identifikasi kelompok operasi dan pemanfaat, penilaian kapasitas kelompok dan cara pengelolaan kegiatan pemeliharaan.

Agar KPP berjalan lebih efektif dan pengelolaan dapat terkordinir di lingkup kelurahan, maka dalam satu kelurahan  terdapt satu  KPP.    KPP  dipimpin  oleh Ketua  KPP  dibantu  sekretaris,  dibawahnya  terdapat kordinator  per bidang prasarana  sarana yang mengkordinir  para Ketua blok yang berada di tingkat  RT/lingkungan.  Ketua  blok  dibantu  oleh Petugas  Teknik  dan  Petugas  keuangan,  dapat menangani lebih dari satu jenis prasarana sarana.

“Keberhasilan  KPP sangat tergantung  pada tingkat  efisiensi  dan efektifitas  kinerjanya, untuk itu dilakukan penguatan kapasitas KPP melalui pelatihan dalam rangka membangun motivasi dan  kesadaran  kritis  masyarakat  untuk  memelihara keberlanjutan  infrastruktur  di wilayahnya,” jelas Drs. Masrik, Koordinator Kota Program Kotaku Kabupaten Kolaka.

Dijelaskannya bahwa Pelatihan  bagi KPP ditujukan  untuk memberi pemahaman  tentang aspek-aspek  penting dalam pelaksanaan  kegiatan O&P infrastruktur  dalam rangka meningkatkan komitmen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun  sesuai dengan kebutuhan  prioritas masyarakat.  Hasil yang diharapkan  dari pelatihan tersebut adalah agar seluruh anggota KPP memahami aspek-aspek Pengorganisasian lembaga pengelola kegiatan operasi/pemanfaat, Penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga pengelola, Penyusunan  program  kerja  yang  berbasis  pemberdayaan  masyarakat  dan  kemitraan  dengan berbagai pihak, Penyusunan teknik pengaturan operasi/pemanfaatan dan pemeliharaan, menjaring   sumber   daya   melalui kemitraan   dengan   pemerintah,   swasta   dan   organisasi kemasyarakatan lainnya serta Teknis    pelaksanaan    kegiatan    operasi/pemanfaatan dan upaya pengembangan jangkauan manfaat infrastruktur.

“ Jadi Solusi kehadiran KPP dinilai amat penting untuk mencegah masalah yang mungkin muncul akibat sistem pengelolaan infrastruktur yang buruk. Di sisi lain, kehadiran KPP  tentu saja untuk membangun kesadaran warga menyoal pentingnya memelihara prasarana yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan dengan baik secara berkelanjutan,” kata Drs. Masrik.